Human Capital di Era Transisi

   Transformasi perkembangan teknologi begitu pesat hingga memaksa Negara Indonesia untuk bersikap cepat tanggap mengantisipasi keguguran dalam memetik hasil dari peluang perkembangannya. Dan cara paling mendasar serta bentuk konkritisasinya ialah dengan membangun modal manusia (Human Capital) sebagai sarana awal memberdayakan modal manusia (Social Capita) sehingga membentuk status pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan mampu memetik hasil di era transisi. Namun pada proses penerapan serta kepastian regulasi mengenai hal tersebut belum mendapatkan angin segar sehingga pemerintah dipaksa memutar otak untuk menganalisis permasalahan itu kembali, salah satunya dengan cara optimalisasi komunikasi dan advokasi kebijakan.

​Karta Sasmita (1996:72) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional, menyangkut semua aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Sebagai suatu strategi yang dirasa penting bagi kemajuan masyarakat luas, pembangunan Human Capital di Indonesia dirasa belom maksimal atau malah mengalami stunting dalam pengembangannya. Penulis berpendapat pengarahan atau controling terhadap kemampuan SDM belum terarahkan dengan baik serta wadah untuk pengembangan Human Capital di Indonesia sendiri masih minim dengan kesadaran atas vokasi kemampuan masyarakat.

​Salah satu yang menjadi indikasi akibat belum terealisasinya rancangan atau konsep pemberdayaan masyarakat melalui Human Capital ialah masalah pembangunan (sarana dan prasarana) melalui penyebaran SDM ahli yang belum merata dan disertai tidak tanggapnya pemerintah membaca kebutuhan yang diperlukan masyarakat sehingga kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mengaktualisasikan daya tahan pada masyarakat. Langkah ini justru menyebabkan problem di tengah-tengah masyarakat seperti kesenjangan ekonomi, degradasi nilai-nilai sosial dan kebudayaan, hukum yang cenderung tebang pilih, kriminalitas, dan masih banyak lagi studi kasus yang dapat membuktikan hal tersebut terjadi. Tentu ini sangat jauh bertentangan dengan cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan tentunya ini dapat dimulai dengan kembali merencanakan solusi-solusi alternatif yang telah dianalisa sesuai dengan titik masalah yang terjadi di dalam masyarakat sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan tepat sasaran sehingga program pembangunan modal manusia tidak menjadi terhambat.

​Kemiskinan maupun kesenjangan ekonomi yang kita lihat banyak terjadi di lingkungan masyarakat luas dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti pemenuhan kebutuhan yang belum tercukupi atau masih kurang layaknya kualitas hidup masyarakat. Keterbelakangan, semisal produktivitas yang masih rendah, sumber daya manusia yang lemah dan tidak tangguh menghadapi perubahan demi perubahan, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar serta UMKM lokal/tradisional karena cenderung dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Negara kita sejak lama telah menafsirkan diri sebagai negara eksportir barang mentah yang cukup besar di dunia, hal ini jika dilihat dari sudut pandang lain membuktikan bahwasanya negara kita masih kurang berinovasi dalam memanfaatkan barang mentah yang padahal bisa jauh dimanfaatkan lebih tinggi nilai jualnya untuk kemudian di distribusikan atau dipasok lagi kepada pasar lokal dan bahkan pasar global. Namun lagi-lagi kualitas SDM yang belum mumpuni untuk mencapai akses yang sedemikian rupa membuat Indonesia tidak bisa memanfaatkan era transisi yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan artificial intelegence serta kualifikasi SDM yang berkualitas.

​Padahal negara berkewajiban memberdayakan masyarakat melalui langkah-langkah yang sifatnya kongrit dan berpengaruh langsung pada masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri ialah untuk memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan hingga ketidakberdayaan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam prinsipnya, pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat dengan pembuktian mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran secara langsung. Pemberdayaan masyarakat juga harus mempunyai tujuan yang terarah serta pemihakan secara nyata yang memang benar benar ditujukan hanya demi kepentingan masyarakat. Memampukan masyarakat dalam kemandirian (Human Capital) serta bentuk keswadayaan dengan memanfaatkan segala bentuk potensi yang ada akan memupuk subur kembali keberdayaan masyarakat menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Terhadap kebijakan pemerintah tersebut yang akan menyasar langsung pada masyarakat, masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui segala macam informasi mengenai perencanaan (input), pelaksanaan (procces), serta pengawasan (output) seperti pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang tepat pada tujuan dan indikator utama kesejahteraan masyarakat sehingga menghasilkan outcome yang dibutuhkan negara di era perkembangan seperti sekarang ini.

​Seorang penulis buku Ekonomi Berdikari Sukarno, Amiruddin Al-Rahab pernah mangatakan bahwasanya jargon atau gagasan kemandirian dalam perekonomian sudah diserukan bahkan dijadikan menjadi sebuah orientasi politik dalam pembangunan. Gagasan ekonomi berdikari versi Soekarno sebenarnya sangat ideal jika diselaraskan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, sayang Soekarno dilengserkan sebelum sempat mengimplementasikan secara keseluruhan gagasan cemerlang beliau tersebut. Keinginan beliau agar bangsa Indonesia mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri dan terlepas dari intervensi asing terhadap modal-modal utama negara merupakan maklumat yang tidak lagi eksis dipakai pemerintah saat ini karena kebanyakan keadaan sosial ekonomi sekarang diwarisi dari ekonomi kolonial dahulu yang telah diperbaharui sedikit lebih elit. Gaya elit yang masih mencekik jika terus dibiarkan tanpa ada gebrakan yang dapat mendayungi persaingan era revolusi industri saat ini.

​Sedikit wasting rasanya jika semua input kebijakan yang kemudian diproses atau diimplementasikan jika hanya memakai standarisasi yang kondisional dengan pokok permasalahan. Tidak disiplinnya pemerintah dengan rancangan public policy yang ia buat terlihat dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang cenderung menunjukkan ketidakpastian akan regulasi. Ini tentu disebabkan beberapa faktor dan utamanya mungkin penulis menganalisa sesuai dengan kondisi zaman sekarang ialah akibat penyakit yang datang dari birokrasi sehingga menyebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat akan progresifitas positif yang seharusnya mampu dibangun mandiri melalui pemerintahan kerakyatan, pemerintah yang mendulang dukungan penuh atas partisipasi rakyatnya.

Melalui partisifasi proaktif dan daya dukung menyeluruh dari masyarakat terhadap program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat diharapkan mampu menunjang masyarakat untuk lebih sejahtera. Berdikari atau berproses dengan mandiri akan membangun kembali daya tahan masyarakat yang mampu bersaing dan menciptakan inovasi-inovasi pengembangan baru yang relevan dengan perubahan zaman. Iklim sosial kemasyarakatan bangsa yang penuh kemajemukan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kemajuan negara, namun malah sehendaknya memperkaya kebudayaan serta lingkar pandang yang menyatu dengan indikator kemajuan sebuah negara. Dari segi perekonomian, ekonomi mandiri yang ditopang prinsip fleksibilitas juga akan menunjang ekonomi kondusif yang tangguh terhadap segala bentuk perubahan. Sedari awal, negara dan warga negaraadalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari indeks optimalisasi kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga kedepan prinsip-prinsip berdikarinya pemerintah melalui program pembangunan modal manusia dapat diarahkan untuk memaksimalkan potensi SDM yang ada sehingga terarah dansesuai dengan target yang akan dicapai terlebih kedepan Indonesia akan disuguhi bonus demografi yang harusnya bisa dimanfaatkan melalui kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi dengan kualitas mumpuni.