Isu Rasisme dan Dinamika Politik Amerika

​

   Berapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan viralnya sebuah video tindakan represi yang menyebabkan terbunuhnya seorang warga Amerika berkulit hitam bernama George Floyd yang dilakukan oknum polisi Minnesota, Amerika. Tindakan rasis yang ditunjukkan semacam ini sebenarnya sudah menjadi budaya lama bagi sejarah Amerika. Kematian Floyd lantas memantik kemarahan warga dunia hingga menimbulkan gelombang protes dimana-mana.

​Dilansir dari laman berita tirto.id, Floyd seorang pria kulit hitam ditangkap pihak kepolisian Minneapolis pada 25 Mei lalu karena dianggap membeli rokok dengan uang palsu.Oknum polisi bernama Derek Chauvin menempatkan lutut kirnya di antara kepala dan leher Floyd hingga menyebabkannya meninggal di tempat. Tindakan rasisme yang dilakukan oknum polisi Amerika ini lantas memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai negara bagian Amerika hingga dunia.

​Robin DiAngelo dalam bukunya (White Fragility) menyebutkan bahwa orang kulit putih yang progresif sering mendefenisikan rasisme sebagai sesuatu yang jelas dan sikap keras. Dalam bukunya dibahas bahwa pemusatan pada konteks kolonial barat kulit putih dan dalam konteks itu orang kulit putih dianggap memegang kekuasaan institusional secara penuh. Isu rasisme yang tidak mengenal peri kemanusiaan semacam ini harusnya menjadi musuh bersama di setiap daerah manapun di dunia, karena dampak perpecahan dan pembagian kelas-kelas sosial yang ditimbulkan tidak lagi sesuai dalam konteks kemerdekaan ataupun Hak Asasi Manusia (HAM).

​Atas peristiwa tersebut yang memicu gelombang protes hingga dikabarkan terjadinya penjarahan dimana-mana, Presiden AS Donald Trump dilaporkan sampai langsung diungsikan ke bunker bawah tanah ketika demo terjadi di luar Gedung Putih. Gelombang protes kian hari makin meningkat yang mana pada awalnya muncul sejak kamis (28/5/2020) dan meluas hingga ke 30 kota seanteri AS serta membuat pemerintah setempat menerapkan aturan jam malam untuk mengkondisikan pengamanan dan tindakan demonstrasi tingkat lanjut.

​Di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum stabil di Amerika, beberapa waktu lalu Presiden AS Donald Trump juga mengambil sebuah keputusan besar untuk memutuskan hubungan dengan badan kesehatan dunia atau WHO. Virus yang telah menghancurkan ekonomi Amerika akhir-akhir ini memancing kecurigaan kuat Trump atas adanya indikasi hubungan khusus WHO dengan China. Trump bahkan menangguhkan dana ke WHO bulan lalu karena dituduh tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mengekang penyebaran awal virus dan bertindak terlalu lunak terhadap Tiongkok yang dikabarkan menjadi tempat awal penyebaran virus akhir tahun lalu.

​Keputusan Trump mendapat komentar dari seorang profesor hukum kesehatan masyarakat di Georgetown dan kolaborator WHO, Lawren Gostin yang mempertanyakan kemampuan Trump untuk menarik diri dari agensi tanpa persetujuan dari Kongres AS. Ia melanjutkan bahwa tindakan seperti itu merupakan bentuk ancaman yang melanggar hukum, ceroboh dan berbahaya. Gejolak politik Amerika sedang berada di puncak klimaks, ini disinyalir kuat akan memuncak hingga pemilihan pemilihan Presiden AS November mendatang.

​Pemerintahan Amerika dibawah kepemimpinan Trump sepertinya sedang diuji dengan berbagai polemik dan konflik yang terjadi tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Buntut perang dagang dan hubungan yang kurang harmonis Amerika dan China menjadi isu geopolitik yang berhembus kuat di berbagai media global. Dan tantangan dari polemik yang tejadi kian memuncak setelah terjadinya gelombang protes yang tidak henti-henti dilakukan sampai saat ini akibat isu rasisme yang makin berkembang. Jaksa Agung (AS), William Barr bahkan mengatakan aksi pembelaan terhadap Goerge Floyd telah ditunggangi oleh kelompok anarkis hingga berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah negara bagian.

​Donald Trump mengklaim akan menyelesaikan secara tuntas kerusuhan dari protes atas kematian George Floyd dengan cara ‘dingin’. “Kami tidak bisa dan tidak boleh membiarkan sekelompok kecil penjahat dan pengacau merusak kota-kota kami dan membubarkan komunitas kami” Ucap Trump seperti yang dikutip dari AFP. Trump berpendapat kerusuhan protes tidak lagi murni menyuarakan aksi solidaritas kepada Floyd, namun sudah dibalut aksi kekerasan dan vandalisme yang dilakukan kelompok radikal antifa serta kelompok-kelompok sayap kiri radikal lainnya.

​Dinamika perpolitikan Amerika menjelang pilpres sepertinya banyak dilalui dengan isu-isu provokasi dan propaganda seperti gelombang protes atas tindakan rasisme yang disebut Trump telang ditunggangi kelompok kepentingan hingga buntut ketidakharmonisan hubungan AS-Tiongkok sampai saat ini. Perseteruan politik Partai Republik yang akan kembali mengusung Trump sebagai calon presiden dengan Partai Demokrat yang dikabarkan akan mengusung calon tunggal, Joe Biden setelah Bernie Sanders memutuskan untuk mengundurkan diri dari konvensi Partai Demokrat.

​Mantan Presiden AS Barack Obama turut menyatakan dukungan terhadap Joe Biden, dukungan ini menandakan kembalinya Obama di kancah perpolitikan menjelang pilpres setelah 3 tahun lebih tidak menjabat sebagai presiden.Hubungan yang kurang baik antara Obama dan Trump yang terlihat dari pernyataan keduanya yang sering saling menyinggung juga akan menambah panas dinamika politik Amerika. Obama juga akan diperkirakan menjadi tokoh politik yang memimpin penggalangan dana untuk Joe Biden di sejumlah negara bagian yang memiliki potensi suara besar.

​Persaingan menuju kursi 1 AS akhir tahun ini akan semakin seru jika dilihat ketegangan dinamika politik AS sekarang yang makin memuncak. Trump yang terkenal dengan tindakan dan kebijakan ‘nyentrik’nya akan diuji dengan permasalahan yang terus dihadapi pemerintahan Amerika saat ini. Yang jelas, pada prosesnya Trump harus bisa membersihkan namanya dari isu-isu proganda yang menyerang nama baiknya termasuk isu rasisme saat ini. Dimana diperlukan pesan kuat persatuan yang harus dirajut kembali tanpa membeda-bedakan kelompok, golongan, ras, ataupun suku dan bahasa. Penulis juga berpendapat Trump harus segera menetapkan skala prioritas dalam menangani setiap problematika yang ia hadapi meliputi isu rasisme dan represi, militer, geopolitik, kesehatan, hingga perekonomian agar dapat berjalan stabil.

​Indonesia juga tidak boleh hanya diam dalam menyikapi dinamika politik di Amerika. Ini adalah momentum Indonesia dalam memainkan politik luar negeri bebas aktifnya. Hingga November mendatang saat berlangsung pilpres Amerika, Indonesia bisa memanfaatkan ‘moment of greatness’ dengan melakukan lobi politik untuk meningkatkan eskalasi perdagangan ekonomi dan kerjasama lainnya. Pemerintah Indonesia tidak boleh hanya berjalan ditempat saja, karena apapun nanti kebijakan yang dikeluarkan Amerika sebagai negara super power akan turut mempengaruhi sedikit banyaknya bagi Indonesia.

​Penulis menilai ini akan menjadi sejarah berharga bagi hubungan Indonesia-Amerika dan citra Indonesia dimata dunia. Indonesia harus merajut persatuan kembali isu rasisme yang makin melebar dan menunjukkan dukungan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Amerika. Indonesia wajib memiliki sebuah stand point sebagai negara yang dipandang karena sikap dan tindakan cermatnya di ruanglingkup global. Dengan begitu diharapkan Indonesia akan mampu mengakomodir permasalahan menjadi penyelesaian yang menguntungkan satu sama lain hingga dipandang menjadi bangsa yang memiliki karakter dan kompetibel dalam dinamika politik di kancah dunia.