Naluri Politik Dinasti Sebenarnya Sudah Lebih Dulu Ditempa Dalam Kampus
Sepertinya pejabat kita terlalu berlebihan dalam memakai falsafah kekeluargaan hingga tak sadar dalam telah membawanya jauh ke dalam opsi-opsi politik yang ia perbuat. Bukan hanya sekedar falfasah keluarga lagi, tapi sampai-sampai sudah membawa keluarga sendiri. Falsafah yang sangat dimaknai, salut emang.
Masalahnya, falfasah luar biasa tersebut membuat orang-orang seperti saya, kamu dan kebanyakan dari kita sangat minim kesempatan untuk bergabung ke dalam per-politikan.
Jaman sekarang emang kental banget sama prinsip kekeluargaan. Jangankan untuk menjadi anggota Dewan Prank Rakyat, jadi ketua Rukun Tetangga aje kita diharuskan bersaing dengan sanak family beserta jaringan-jaringan tongkrongan ketua RT yang lama.
Sempitnya peluang orang awam untuk menjabat karena diharuskan bersaing dengan keluarga maupun teman-teman konkownya ini telah memicu konflik berkepanjangan dalam berbagai segmentasi persaingan politik, mulai dari persaingan untuk menjadi ketua RT sampai Presiden.
Konflik semacam ini tak pernah tertinggal untuk jadi bahan diskursus di berbagai media, layaknya lagu keroncong dari KiaiKanjeng yang berjudul tak sudah sudah.
Usut punya usut, budaya kontroversial ini ternyata sudah lebih dulu diajarkan dari lingkungan politik kampus.
Tak salah kalau kampus sering dikatakan sebagai bentuk miniatur negara, hingga segala bentuk perilaku “oknum” negara pun dicopy habis-habisan oleh kampus.
Namun dalam pandangan lain, saya malah berpikirnya kalau negaralah yang sesungguhnya telah meniru dan mengadopsi pola politik dalam kampus. Alasannya jelas, kampuslah yang terlebih dahulu menjadi ruang dari praktik politik dinasti yang sekarang lagi heboh-hebohnya dalam pemerintah.
Jadi kalau kita selalu berfokus dalam pengentasan gaya politik dinasti yang sekarang diperlihatkan oknum pejabat dalam pemerintah, maka kita akan lupa jikalau tempat menempanya pertama ialah ruang kampus.
Mulai dari pemilihan kating yang sarat akan subjektivitas individu tiap tahunnya, sampai pemilihan presiden mahasiswa sekalipun tak luput dari campur tangan dan intervensi senioritas yang dalam tanda kutip, mengamankan jatah golongannya tiap tahun.
Narasi-narasi “Ingin membawa perubahan yang lebih baik” yang selalu dibawa terasa sangat bebal di telinga. Macam main catur dengan anak kecil, udah ketebak aja langkahnya! Klasik banget.
Sependek pengetahuan saya hingga saat ini telah berada di kampus dengan predikat “mahasiswa tahun akhir”, sesungguhnya alasan mereka-mereka berebut kuasa tak lain dan tak bukan adalah mengharap uang proyek agenda tahunan serta menjadikan jabatan sebagai wadah eksistensi diri.
Tak heran kan, persis sama ama perilaku kelompok yang ada di gedung keong hijau sana!
Sikap penuh pragmatisme semacam ini sebetulnya tidak begitu menjadi masalah bagi mahasiswa, mereka bekerja tanpa gaji, jadi cukup wajar jika ada pemotongan bagian dalam tiap kegiatannya.
Sedangkan sekelompok orang dengan stelan jas di gedung keong menerima upah gaji yang disadur dari pajak rakyat. Dengan jumlah gaji dan sarana yang terbilang fantastis, kemungkinan prilaku kriminal semacam korupsi harusnya bisa diminimalisir, tapi kemarukan “beberapa oknum” berkata lain.
Walau begitu, bagaimanapun untuk menghilangkan penyakit tentu kita harus membasmi sampai ke akar-akarnya. Nah, kampus sebagai awal dari ruang yang mengajarkan lahirnya naluri politik dinasti harus ikut andil bertanggungjawab dalam perbaikan polarisasi buruk ini.
Apa perlu Mendikbud turun tangan? Ah terlalu njelimet rasanya.
Penanaman nilai-nilai idealistis dalam organisasi semestinya menjadi bahan perhatian dari pemilik tampuk kuasa organisasi untuk tak sekedar diajarkan, namun juga harus dipraktekkan.
Jika perangai buruk turun temurun ini tetap dilanggengkan, maka tak heran kalau “keadilan” selama ini hanya menjadi kalimat yang kosong akan makna.
Untuk menanamkan prinsip ideal seperti itu cukup berat memang, namun jika saja para “mahasiswa yang organisatoris” katanya mau menurunkan ego sedikit saja, perlahan wajah politik yang tercoreng di mata masyarakat akan memudar.
Jika saja beberapa dari mereka berpikir untuk berkompetisi dengan jujur sesuai kemampuan tanpa embel-embel meneruskan dinasti sebelumnya. Maka, mungkin tak akan pernah ada narasi rakyat yang selalu diperdaya dan dijadikan objek semata dari hausnya mereka berkuasa.
Bagi siapapun, mahasiswa, pelajar, pegawai, pejabat, petani, dan semua handai tolan lainnya, saya hanya ingin mengingatkan, ini adalah otokritik kita bersama
Komentar
Posting Komentar